Cut Hanti
1 day agoTugas dan Wewenang Presiden sebagai Kepala Negara
Gambar Tugas dan Wewenang Presiden sebagai Kepala Negara
Tugas dan Wewenang Presiden sebagai Kepala Negara
. Selain kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan yang telah dijelaskan pada postingan sebelumnya, presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala negara. Berikut adalah penjelasannya.- Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Pasal 10 UUD 1945
- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat (1) UUD 1945
- Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945
- Menyatakan kondisi bahaya, Ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan UU. Pasal 12 UUD 1945
- Mengangkat Duta dan Konsul, Dalam mengangkat Duta, memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat (1) UUD 1945
- Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat (2) UUD 1945
- Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Pasal 14 ayat (1) UUD 1945
- Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945
- Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Hukum. Pasal 15 ayat UUD 1945
- Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan UndangUndang. Pasal 16 UUD 1945
- Mengangkat dan memberhentikan para menteri. Pasal 17 ayat (2)
- Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD. Pasal 23F ayat (1) UUD 1945
- Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Hakim Agung. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945
- Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945.
About the author
Cut Hanti adalah seorang konsultan bisnis professional di siujptl.co.id yang memiliki keahlian dalam membantu perusahaan mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SIUJPTL) di seluruh Indonesia.
Dengan pengalaman yang luas dan pengetahuan mendalam tentang peraturan dan persyaratan terkait SIUJPTL, Cut Hanti telah berhasil membantu banyak perusahaan dalam mendapatkan izin yang diperlukan untuk beroperasi dalam bidang jasa penunjang tenaga listrik.
Siujptl.co.id merupakan platform konsultasi bisnis yang dipercaya oleh berbagai perusahaan di Indonesia karena reputasi dan kredibilitasnya yang tinggi dalam memberikan layanan konsultasi yang berkualitas. Cut Hanti sebagai salah satu konsultan unggulan di platform ini, selalu berkomitmen untuk memberikan solusi yang tepat dan efektif guna memudahkan perusahaan dalam mengurus dan mendapatkan SIUJPTL sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keahlian dan dedikasi Cut Hanti telah membuatnya dikenal sebagai konsultan yang dapat diandalkan dan profesional dalam membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya terkait dengan perizinan SIUJPTL.
Jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan dalam mengurus dan mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Indonesia, Cut Hanti adalah sosok yang tepat untuk membantu mewujudkan itu.
