Cut Hanti

1 day ago

Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK. PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

Baca Juga

Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Gambar Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berikut adalah Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) meliputi:

1. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;

2. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;

3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;

7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada No 6;

8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada no 6 kepada seluruh peserta Pemilihan;

9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

12. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;

13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

About the author

Cut Hanti

Cut Hanti adalah seorang konsultan bisnis professional di siujptl.co.id yang memiliki keahlian dalam membantu perusahaan mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SIUJPTL) di seluruh Indonesia.

Dengan pengalaman yang luas dan pengetahuan mendalam tentang peraturan dan persyaratan terkait SIUJPTL, Cut Hanti telah berhasil membantu banyak perusahaan dalam mendapatkan izin yang diperlukan untuk beroperasi dalam bidang jasa penunjang tenaga listrik.

Siujptl.co.id merupakan platform konsultasi bisnis yang dipercaya oleh berbagai perusahaan di Indonesia karena reputasi dan kredibilitasnya yang tinggi dalam memberikan layanan konsultasi yang berkualitas. Cut Hanti sebagai salah satu konsultan unggulan di platform ini, selalu berkomitmen untuk memberikan solusi yang tepat dan efektif guna memudahkan perusahaan dalam mengurus dan mendapatkan SIUJPTL sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keahlian dan dedikasi Cut Hanti telah membuatnya dikenal sebagai konsultan yang dapat diandalkan dan profesional dalam membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya terkait dengan perizinan SIUJPTL.

Jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan dalam mengurus dan mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Indonesia, Cut Hanti adalah sosok yang tepat untuk membantu mewujudkan itu.

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Konsultasi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik

Pelajari pentingnya memiliki Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Konsultasi dala...

SBU Jasa Konstruksi Umum AL004: Panduan Lengkap dan Cara Mudah

Dapatkan SBU Jasa Konstruksi Umum AL004 Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan da...

SBU Jasa Konstruksi Spesialis AT001: Pengujian dan Analisis Teknis

Pelajari pentingnya SBU Jasa Konstruksi Spesialis AT001 untuk pengujian dan anal...

Panduan Lengkap SBU Jasa Konstruksi Spesialis AT002: Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian

Dalam panduan ini, Anda akan memahami segala hal tentang SBU Jasa Konstruksi Spe...

SBU Jasa Konstruksi Spesialis PL007 Survei Penyelidikan Lapangan

Dapatkan SBU Jasa Konstruksi Spesialis PL007 Survei Penyelidikan Lapangan dengan...

SBU Jasa Konstruksi Spesialis PL006 Pekerjaan - Pekerjaan Utilitas

SBU Jasa Konstruksi Spesialis PL006 Pekerjaan - Pekerjaan Utilitas adalah hal ya...

Cut Hanti

Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)